Pewarta Network
Rabu, Desember 11, 2024
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Sri Gunawan memberikan materi pada workshop "Penguatan Kelembagaan UKMK Sawit: Mendorong Kemandirian Pangan dan Energi", di Jambi, 15-16 Oktober 2024. (Dok. ANTARA) |
PEWARTA.CO.ID - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi, khususnya di daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia.
Direktur AKPY, Sri Gunawan, mengungkapkan bahwa salah satu bentuk dukungan institusi ini adalah dengan menyelenggarakan lokakarya bertema "Penguatan Kelembagaan UKMK Sawit: Mendorong Kemandirian Pangan dan Energi". Lokakarya ini dilakukan bersama Sawit Center Indonesia di Jambi, salah satu wilayah yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1.134.640 hektare.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin penguatan kelembagaan UKMK, Koperasi, KUD, kelompok tani, baik dari segi organisasi, administrasi, keuangan, maupun legalitas,” ujar Sri Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Selain itu, lokakarya ini bertujuan untuk melahirkan wirausahawan baru di daerah sentra sawit, meningkatkan produktivitas kelapa sawit, serta mendorong terciptanya desa mandiri pangan dan energi.
Sri Gunawan juga menekankan pentingnya peran petani dalam mengakses program yang disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program ini meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengadaan sarana dan prasarana (sarpras), sertifikasi ISPO, serta kemitraan dengan perusahaan.
“Kami berharap para petani UKMK dapat memanfaatkan program-program ini untuk memperkuat kemampuan mereka dan meningkatkan daya saing,” tambahnya.
Lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 40 petani kelapa sawit dari beberapa kabupaten di Jambi, seperti Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Batanghari. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting, seperti:
- Peran BPDPKS dalam akselerasi usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK).
- Penguatan kelembagaan, termasuk administrasi dan tata kelola.
- Praktik pembuatan sarana untuk meningkatkan produksi kelapa sawit.
- Pengelolaan produk dan sertifikasi halal.
- Aplikasi program UKMK untuk mendapatkan dukungan dana dari BPDPKS.
“Kegiatan penguatan kelembagaan UKMK sawit, khususnya untuk kalangan petani, perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan,” tegas Sri Gunawan.
Sri Gunawan menambahkan, penguatan kelembagaan UKMK dan pembentukan desa sawit yang mandiri dalam pangan dan energi adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan, seperti menurunnya produktivitas dan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal.
“Harapannya, petani dapat memberdayakan daerahnya secara mandiri untuk kebutuhan pangan dan energi, memanfaatkan lahan pekarangan non-sawit, serta tidak tergantung pada luar daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kelembagaan UKMK yang sehat dan mandiri memungkinkan petani untuk lebih mudah mengakses program-program BPDPKS. “Semua ini adalah bagian dari visi kami untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam pangan dan energi,” tutupnya.
.jpg)
.jpg)
