Menhan: Anggota TNI yang Melanggar Hukum Hadapi Pidana Militer dan Umum

Perkecil teks Perbesar teks

Menhan: Anggota TNI yang melanggar hukum hadapi pidana militer dan umum. (Dok. Seputar militer)

Jakarta, Pewarta.co.id – Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa anggota TNI yang terbukti melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mereka tidak hanya menghadapi pidana militer, tetapi juga hukum pidana umum.

"Jadi, kami tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," ujar Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang turut dihadiri Panglima TNI serta tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

TNI wajib patuh pada hukum yang berlaku

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan bahwa seluruh anggota TNI harus mematuhi peraturan hukum yang ada. Jika ada prajurit yang melanggar ketentuan tersebut, mereka akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berujung pada pemecatan dari institusi TNI.

"Biasanya susah mendapatkan tempat di luar, dan ini menjadi catatan.

Hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh; mereka yang desertir, insubordinasi," jelasnya.

Keprihatinan DPR terhadap kasus kejahatan yang melibatkan anggota TNI

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan oknum TNI dalam tindak pidana berat, termasuk kasus pembunuhan.

"Jadi, ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik.

Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak," ungkap Jazuli.

Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pembinaan di dalam tubuh TNI agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Akan tetapi, bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan karena itu akan mencoreng wibawa institusi," tambahnya.

Ketegasan Menhan dalam menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin dan profesionalisme di tubuh militer.

Sementara itu, masukan dari DPR menyoroti pentingnya penguatan pengawasan agar kejahatan oleh oknum tidak merusak citra institusi TNI.