AS Tolak Kehadiran Presiden Palestina di Sidang PBB, Eropa Geram!

Perkecil teks Perbesar teks

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. (Dok. Istimewa)

PEWARTA.CO.ID — Amerika Serikat (AS) menolak memberikan izin bagi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan.

Penolakan ini juga berdampak pada sekitar 80 warga Palestina lainnya yang termasuk dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pejabat Otoritas Palestina.

Menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS, keputusan ini terkait dengan tuduhan bahwa PLO dan Otoritas Palestina tidak menolak ekstremisme serta terus mendorong “pengakuan sepihak” negara Palestina.

Kantor Abbas menyebut langkah Washington mengejutkan dan melanggar Perjanjian Markas Besar PBB 1947, yang mewajibkan AS memberi akses bagi diplomat asing ke markas besar PBB di New York, kecuali ada alasan keamanan yang sah.

Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, berharap pemerintah AS membatalkan keputusan tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional.

“Kami mendesak pemerintah AS untuk membatalkan keputusan ini yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Perjanjian Markas Besar antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat yang melarang pembatasan akses bagi delegasi mana pun,” ujarnya kepada Reuters.

Sejumlah pejabat Eropa mengecam keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Majelis Umum PBB tidak dapat dibatasi aksesnya.

Senada, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris meminta Uni Eropa memprotes kebijakan itu dengan sikap tegas.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menegaskan dukungannya kepada Abbas.

“Palestina berhak menyuarakan pendapatnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di semua forum internasional,” katanya melalui X.

Pihak PBB melalui juru bicara Stephane Dujarric menyebut masalah visa akan dibahas dengan otoritas AS. Pengamat menilai kebijakan ini bisa memicu ketegangan diplomatik, mengingat beberapa negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, berencana mengakui Palestina secara resmi pada sidang mendatang.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa misi tetap Palestina di PBB tidak akan terdampak larangan ini, hanya delegasi sementara yang akan menghadiri acara tersebut.