Pewarta Network
Senin, Januari 20, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno. (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi atas pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Eddy menyebut, Prabowo telah membuktikan kemampuannya melalui berbagai capaian yang menunjukkan keberanian dan keberhasilan dalam menjawab keraguan publik.
“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Eddy menyoroti bahwa meski sempat muncul kekhawatiran terkait jumlah kementerian yang dianggap terlalu banyak, Prabowo mampu menunjukkan hasil yang positif. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, ia berhasil mengonsolidasikan kebijakan dan anggaran.
"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya," tambah Eddy.
Dalam aspek ekonomi, Eddy memuji kebijakan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Program-program seperti penghapusan utang UMKM dan nelayan, stimulus bantuan sosial senilai Rp38 triliun, hingga pembatalan rencana kenaikan PPN 12 persen menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan ini memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan ekonomi Prabowo memastikan no one is left behind, atau tidak ada yang ditinggalkan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan,” jelasnya.
Eddy juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Program ini tidak hanya memenuhi janji kampanye, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar untuk menyambut bonus demografi pada 2045.
Menurut Eddy, pemerintahan Prabowo juga berhasil meredakan kekhawatiran terkait kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Presiden, kata Eddy, menunjukkan keterbukaan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi maupun media sosial.
"Alih-alih memberangus, Presiden justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja," jelasnya.
Ke depan, Eddy berharap pemerintahan Prabowo mempercepat transisi energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Salah satu langkah strategis yang ia usulkan adalah pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang saat ini berada di tahap akhir pembahasan di DPR RI.
“Pengesahan RUU ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan,” katanya.
Eddy menambahkan, pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan geothermal tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah serta mencegah dampak krisis iklim.
“Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu kebijakan mencegah dampak krisis iklim di Indonesia, sekaligus mendukung target ketahanan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tutupnya.
.jpg)
.jpg)
