Efisiensi Anggaran Tak Menghambat Pembangunan Kota Nusantara

Perkecil teks Perbesar teks

Efisiensi anggaran tak menghambat pembangunan Kota Nusantara. (Dok. Instagram/ikn_id)

Penajam Paser Utara, Pewarta.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pembangunan tahap kedua tetap berjalan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada kelanjutan pembangunan Kota Nusantara.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," ujarnya saat berada di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru ini dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar kurang lebih Rp48,8 triliun, serta dukungan dari berbagai skema pembiayaan lainnya di luar APBN.

Pada tahap kedua pembangunan, proyek akan difokuskan pada pendirian perkantoran bagi lembaga legislatif dan yudikatif, sejalan dengan visi pemerintah yang menetapkan Kota Nusantara sebagai pusat politik Indonesia pada tahun 2028.

Selain itu, tahap ini juga mencakup pembangunan kantor perbankan serta proyek investasi lainnya. Pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif dijadwalkan dimulai pada April 2025.

"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," kata Basuki.

Pembangunan infrastruktur umum berlanjut

Pemerintah juga memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sistem penyediaan air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT).

Saat ini, proyek-proyek tersebut masih dalam tahap pelelangan sebelum mulai dikerjakan.

"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," tambahnya.

Selain itu, Basuki juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai bekerja secara penuh di Kota Nusantara mulai Maret 2025. Dengan demikian, seluruh kegiatan operasional OIKN akan sepenuhnya berlangsung di ibu kota baru tersebut.

Pembangunan Kota Nusantara tetap menjadi prioritas, dan pemerintah berkomitmen memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu progres yang telah direncanakan.