Hari Pertama Masa Jabatan Kedua, Donald Trump Tegaskan Kebijakan Hanya Ada Dua Gender

Perkecil teks Perbesar teks

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Dok. OKEZONE).

PEWARTA.CO.ID - Pada hari pertama masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung mengumumkan kebijakan baru yang menegaskan hanya ada dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pertama yang diambil Trump dalam menindaklanjuti janji-janji kampanyenya.

Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan, "Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan," seperti yang dilaporkan oleh BBC. Hal ini mengarah pada sebuah perintah eksekutif yang akan ditandatangani pada Senin, 20 Januari 2025, yang menegaskan bahwa gender diakui hanya sebagai laki-laki dan perempuan, serta keduanya tidak dapat diubah.

Kebijakan yang diumumkan Trump ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk membalikkan program yang dianggap oleh banyak kalangan konservatif sebagai bentuk budaya "woke," yang mencakup isu gender, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Langkah ini juga diambil sebagai respons terhadap kritik terhadap kebijakan DEI yang dianggap terlalu progresif.

Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa perintah eksekutif ini akan mengakhiri program DEI di seluruh pemerintahan federal.

"Kebijakan ini akan memangkas dana untuk program DEI di semua lembaga pemerintah dan termasuk peninjauan kembali terhadap kantor-kantor yang telah mengubah nama mereka sebagai bagian dari inisiatif DEI," ujar pejabat tersebut.

Namun, hingga kini, pemerintah belum memberikan informasi apakah kebijakan ini akan diterapkan juga pada sektor swasta. Seorang pejabat menambahkan bahwa sektor bisnis harus "menunggu dan melihat" perkembangan lebih lanjut terkait kemungkinan dampak kebijakan ini terhadap mereka.

Keputusan ini memicu beragam reaksi, dengan beberapa pihak mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk kembalinya nilai-nilai tradisional, sementara pihak lain mengkritiknya sebagai langkah mundur dalam hak-hak individu, khususnya bagi komunitas LGBTQ+.

Meskipun demikian, langkah Trump ini menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan janji-janji yang dibuat selama masa kampanye, khususnya terkait dengan pengurangan pengaruh kebijakan sosial progresif di pemerintahan.

Dengan kebijakan ini, Trump sepertinya berusaha untuk mengubah arah kebijakan sosial di AS, meskipun dampaknya pada masyarakat dan dunia usaha masih harus dilihat lebih jauh.