Redaksi Pewarta.co.id
Sabtu, Januari 11, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi di internal partai terkait kemungkinan pergantian Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. (Pergantian Sekjen) kita belum bicara hal itu,” ungkap Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Jumat (29/12/2024).
Puan juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyinggung sikap KPK terhadap kasus-kasus korupsi lainnya yang belum tersentuh, meskipun nilainya signifikan.
Menurut Puan, pesan Megawati adalah agar semua proses hukum berjalan secara adil dan merata tanpa tebang pilih.
“Kan maksudnya proses hukum itu (harus berjalan) sama. Jadi, ya, semuanya itu harus berjalan sama,” ujar Puan.
Menanggapi rencana Hasto untuk memenuhi panggilan KPK pada Senin (13/1/2025) mendatang, Puan menilai langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum.
“Sebagai warga negara, tentu saja harus (menghormati) proses hukum, ya. Nah, sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya,” jelasnya.
Kasus Harun Masiku dan penetapan tersangka
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Kasus ini merupakan pengembangan dari skandal suap terkait mantan calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, Harun Masiku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, agar menetapkan Harun sebagai anggota DPR terpilih.
Selain itu, Hasto juga dituduh menginstruksikan Donny untuk mengatur pengambilan serta pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama terkait peran sentral Hasto dalam skema suap tersebut.
PDIP, melalui berbagai pernyataan pemimpin partainya, menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
.jpg)
.jpg)
