Mahfud Md: Kebijakan Pemerintah yang 'Terang' Harus Dihormati

Perkecil teks Perbesar teks

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengungkapkan banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang layak diapresiasi karena sifatnya yang "terang" dan positif.

Hal ini ia sampaikan di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2/2025), sebagai respons terhadap tagar "Indonesia Gelap" yang ramai di media sosial.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud.

Mahfud menekankan bahwa meski beberapa kebijakan layak dikritik, bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah buruk. Sebagai contoh, ia menyoroti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya sangat baik untuk diapresiasi.

"Saya kira bagus sebagai sebuah program," lanjutnya.

Selain itu, Mahfud juga membahas kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Ia menilai efisiensi adalah langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tuturnya.

Mahfud mengingatkan bahwa persoalan inefisiensi sudah ada sejak masa Orde Baru. Ia bahkan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo, yang menyebut tingkat inefisiensi saat itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujarnya.

Namun, Mahfud juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus dilakukan secara selektif dan tidak asal memangkas anggaran di sektor-sektor penting.

"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," tegasnya.

Menurut Mahfud, pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, dan praktik flexing (pamer) oleh pejabat dengan dana negara harus menjadi sasaran utama efisiensi.

"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," pungkasnya.