Mendukbangga Tegaskan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita Harus Tepat Sasaran

Perkecil teks Perbesar teks

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji ditemui usai melantik pejabat manajerial di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa makanan tersebut harus benar-benar dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, bukan anggota keluarga lain, termasuk ayah.

"Di lapangan, kita harus memastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan balita dikonsumsi langsung oleh mereka. Jangan sampai justru yang makan ayahnya. Ini perlu pengawasan, dan kami terus melakukan evaluasi serta mencari solusi terbaik," ujar Wihaji saat konferensi pers di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Saat ini, pemberian MBG masih dilakukan satu hingga dua kali dalam seminggu. Kebijakan ini diberlakukan sambil terus dievaluasi untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul.

"Masih ada yang seminggu sekali, ada juga yang sudah dua kali seminggu. Kami masih dalam tahap simulasi dan evaluasi terkait kendala di lapangan," jelasnya.

Wihaji juga menekankan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mengawasi distribusi MBG agar sampai kepada penerima manfaat yang tepat.

"Kami sudah memiliki pengawasan dari TPK yang memonitor program ini. Jadi, harap sabar. Kalau teknisnya sudah siap, distribusi harian juga bisa dilakukan," ujarnya optimis.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2) pagi, Wihaji juga mengupayakan tambahan insentif untuk TPK yang bertugas mendistribusikan MBG ke ibu hamil dan balita.

"Masih ada beberapa wilayah yang butuh dukungan tambahan pendistribusian. Kami sedang mengupayakan insentif, terutama untuk pengganti biaya bensin bagi TPK. Mohon doa agar program ini bisa berjalan lebih maksimal," katanya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memastikan TPK dapat menjalankan tugas pendistribusian MBG secara efektif dan efisien. "Masih ada pengayaan-pengayaan yang diperlukan agar distribusi MBG dapat berjalan lebih lancar dan sesuai target," tutup Wihaji.