Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Agustus 27, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) menerima laporan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) pada Rapat Paripurna yang menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). (Foto: Dok. Istimewa) |
PEWARTA.CO.ID — Langkah besar diambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi masyarakat Muslim Indonesia.
DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang pada rapat paripurna di Gedung DPR.
Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah perubahan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah monumental tersebut.
Menurutnya, pembentukan kementerian khusus ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah secara menyeluruh.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Prabowo. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, efisien, dan berintegritas," kata Amin di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan, hadirnya kementerian ini menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam di Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah.
Amin menekankan bahwa kementerian baru ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan pada tata kelola penyelenggaraan ibadah.
Menurutnya, sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel akan membantu menghindarkan praktik korupsi yang merugikan jamaah maupun negara.
“Hal ini menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah,” sambungnya.
Selain meningkatkan aspek teknis keberangkatan jamaah, Amin berharap kementerian ini juga memberi perhatian pada edukasi, bimbingan, dan inovasi layanan berbasis digital. Dengan begitu, jamaah haji dan umrah dapat lebih siap secara fisik, mental, dan spiritual sebelum menjalankan ibadah.
Kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi juga dinilai penting untuk meningkatkan kuota jamaah serta memperluas akses fasilitas bagi warga Indonesia. Amin menilai sinergi yang baik antara kedua negara akan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan tertata.
Amin menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan haji dan umrah. Ia juga berkomitmen memberikan masukan konstruktif demi memperkuat kualitas layanan publik.
“Kami meyakini, jika tata kelola haji dan umrah dibenahi secara menyeluruh, hal ini akan menjadi model bagi sektor lain yang membutuhkan manajemen modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
