Pemerintah Perkuat Strategi Terpadu untuk Berantas Judi Online

Perkecil teks Perbesar teks

Pemerintah perkuat strategi terpadu untuk berantas judi online. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan perjudian daring atau judi online melalui strategi terpadu yang melibatkan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa judi online tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan kerja Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama lintas sektor agar lebih efektif.

"Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif," kata Meutya Hafid dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Strategi pemerintah dalam pemberantasan judi online

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital guna mencegah praktik perjudian daring.

Hal ini disampaikan Meutya dalam pertemuannya dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (3/3/2025).

Meutya menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah telah menetapkan tujuh desk program prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

Dari tujuh program tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab atas dua desk utama, yaitu Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.

Penegakan hukum dan literasi digital

Wiranto menekankan pentingnya strategi menyeluruh dalam menangani judi online, yang mencakup aspek penegakan hukum, pemblokiran akses, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

"Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online," ujar Wiranto.

Selain pemberantasan judi online, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai urgensi peningkatan keamanan siber serta perlindungan data pribadi.

Menurut Wiranto, kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

"Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif," tambahnya.

Dalam upaya memperkuat keamanan digital nasional, pemerintah juga berencana untuk memperketat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih guna mencegah kebocoran data dan serangan siber terhadap institusi.

"Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional," ujar Meutya Hafid.