Survei SPI 2024, KPK: Integritas Pemerintah Daerah Masih Rentan

Perkecil teks Perbesar teks

Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. (Dok. KPK RI)

PEWARTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan peningkatan skor nasional menjadi 71,53 poin.

Meski ada kenaikan sebesar 0,56 poin dari tahun sebelumnya, tingkat integritas di pemerintah daerah (pemda) masih tergolong rentan, dengan skor yang mayoritas berada dalam kategori merah.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa meski ada peningkatan, skor rata-rata nasional masih belum mencapai target 74,00 poin.

“Dari skala integritas per organisasi, terlihat pemda mulai pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten masuk dalam kategori rentan yang ditandai dengan indikator berwarna merah. Sementara kementerian/lembaga dan BUMN sudah melampaui indeks target nasional dan masuk kategori TerJAGA. Jadi, kita boleh bilang bahwa sebenarnya SPI-nya walaupun meningkat, masih banyak PR,” terang Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan survei tersebut, pemerintah provinsi mencatat skor rata-rata terendah dengan 67,52 poin, diikuti pemerintah kabupaten (69,99 poin) dan pemerintah kota (71,91 poin).

Sebaliknya, lembaga non-kementerian mencatat skor tertinggi, yakni 79,70 poin, disusul oleh BUMN (79,16 poin) dan kementerian (79,02 poin).

Indeks SPI terbagi dalam tiga kategori:

• Merah (Rentan): Nilai 0–72,9
• Kuning (Waspada): Nilai 73–77,9
• Hijau (Terjaga): Nilai 78–100

Pahala juga menjelaskan bahwa skor rendah di pemda menunjukkan tingginya risiko korupsi, khususnya dalam praktik jual-beli jabatan, pengadaan barang/jasa, intervensi, hingga gratifikasi.

“Kira-kira yang merah, nih, daerah yang bahaya yang kita bilang praktik korupsinya masih dalam. Ini, kan, SPI mengukur kedalaman di bidang jual-beli jabatan, pengadaan barang/jasa, intervensi, gratifikasi,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, KPK mengimbau pemimpin organisasi di lingkungan pemerintah daerah untuk memperkuat integritas dan mengadopsi sistem pencegahan korupsi. Dukungan dari berbagai pihak dinilai krusial dalam menekan angka korupsi.

Hasil skor SPI 2024 KPK

Survei tahun ini melibatkan 641 instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Berikut rincian capaian berdasarkan kategori:

Kementerian

Tipe Besar: Rata-rata skor 78,3

• Tertinggi: Kementerian Keuangan (83,4)
• Terendah: Kementerian Perhubungan (73,5)

Tipe Sedang: Rata-rata skor 79,5

• Tertinggi: Kementerian Luar Negeri (85,7)
• Terendah: Kementerian Ketenagakerjaan (71,3)

Tipe Kecil: Rata-rata skor 79,6

• Tertinggi: Kementerian PPPA (83,4)
• Terendah: Kementerian BUMN (73,5)

Lembaga Non-Kementerian

Tipe Besar: Rata-rata skor 78,4

• Tertinggi: Bank Indonesia (86,7)
• Terendah: Kepolisian RI (70,9)

Tipe Sedang: Rata-rata skor 80,9

• Tertinggi: Badan Pusat Statistik (84,3)
• Terendah: Basarnas (74,2)

Tipe Kecil: Rata-rata skor 79,6

• Tertinggi: Dewan Ketahanan Nasional (85,8)
• Terendah: Komisi Penyiaran Indonesia (68,2)

Pemerintah Daerah

Provinsi Besar: Rata-rata skor 67,8

• Tertinggi: Jawa Tengah (79,5)
• Terendah: Sumatera Utara (58,5)

Kabupaten Besar: Rata-rata skor 70,8

• Tertinggi: Kabupaten Batang (80,5)
• Terendah: Kabupaten Merauke (55)

Meski skor SPI nasional mengalami peningkatan, hasil survei ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih menghadapi tantangan besar dalam integritas, khususnya di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan penerapan sistem pencegahan korupsi demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.