Ancaman PHK di Industri Hotel Meningkat, Menaker Siapkan Langkah Antisipasi

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menanggapi pertanyaan awak media di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Pemerintah tengah bersiap menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan, menyusul penurunan tingkat hunian hotel yang signifikan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk melindungi pekerja yang terdampak.

“Ini harus kita lihat sebagai realitas, lalu selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapinya,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Sebagai upaya konkret, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja terdampak. Selain itu, disiapkan juga pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) agar tenaga kerja tetap relevan dengan kebutuhan pasar.

“Kemnaker juga menyediakan fasilitas reskilling dan upskilling, support full Satgas PHK yang bergerak dari hulu ke hilir. Itu suatu inisiatif yang menjadi bantuan mitigasi,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi penting menyusul peringatan dari berbagai pihak soal kondisi memprihatinkan industri hotel, terutama di Jakarta. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, sebelumnya mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga yang diterapkan sejak awal 2025 berdampak langsung terhadap penurunan okupansi hotel.

Hal senada juga diungkapkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Dalam laporan survei terbaru yang dirilis Senin (26/5), PHRI mencatat penurunan drastis pada tingkat hunian hotel selama kuartal pertama 2025.

Berdasarkan hasil survei internal PHRI DKI Jakarta, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan penurunan okupansi, dan 66,7 persen menyebutkan segmen pasar pemerintahan sebagai penyumbang terbesar penurunan tersebut. Hal ini tak lepas dari kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah.

Situasi tersebut diperparah dengan masih kecilnya kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap total kunjungan ke Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, kunjungan wisman hanya berkontribusi sekitar 1,98 persen per tahun, sisanya didominasi oleh wisatawan domestik.

Ketergantungan terhadap pasar lokal membuat industri hotel sangat rentan terhadap dinamika anggaran pemerintah. Penurunan kunjungan dari segmen pemerintah pun tak pelak menjadi pukulan telak bagi banyak pengusaha perhotelan.