Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, April 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Iran Tuntut Ganti Rugi ke Negara Arab Teluk, Ini Alasan dan Daftarnya |
PEWARTA.CO.ID — Iran melayangkan tuntutan ganti rugi kepada sejumlah negara Arab di kawasan Teluk terkait dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Teheran menilai negara-negara tersebut ikut bertanggung jawab karena diduga memberikan akses wilayahnya untuk kepentingan militer yang menyerang Iran.
Langkah ini disampaikan secara resmi melalui surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Senin, 13 April 2026.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah Iran tidak merinci besaran kompensasi yang diminta, namun menegaskan tuntutan pertanggungjawaban secara menyeluruh.
Lima negara Arab yang dituntut Iran
Perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengungkapkan bahwa ada lima negara yang menjadi sasaran tuntutan. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), serta Yordania.
Menurut Iravani, negara-negara itu diduga telah memberikan izin kepada militer AS untuk menggunakan wilayah mereka sebagai basis atau jalur serangan terhadap Iran. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka disebut terlibat langsung dalam aksi yang dikategorikan sebagai serangan bersenjata ilegal.
“Negara-negara Arab harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas seluruh kerusakan materiil dan moral akibat tindakan yang melanggar hukum internasional,” ujar Iravani seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (15/4/2026).
Saling tuding antara Iran dan negara Teluk
Ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya. Sejumlah negara di kawasan itu sempat lebih dulu menuntut Iran bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat konflik.
Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh Teheran. Pemerintah Iran menyebut klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat.
Situasi ini memperlihatkan adanya saling tuding di antara pihak-pihak yang terlibat, memperumit upaya diplomasi dan penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah.
Iran tolak resolusi Dewan Keamanan PBB
Selain melayangkan tuntutan, Iran juga menyatakan penolakan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817. Resolusi tersebut mengutuk tindakan Iran terkait serangan ke sejumlah negara Teluk.
Teheran menilai keputusan itu tidak adil serta tidak memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Iran menganggap resolusi tersebut bias dan tidak mencerminkan fakta di lapangan.
Resolusi yang diadopsi pada bulan sebelumnya itu didukung oleh 136 negara. Isinya mendesak Iran untuk segera menghentikan seluruh bentuk serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Latar belakang konflik yang memanas
Konflik di kawasan ini semakin memanas setelah serangan besar yang dilancarkan oleh AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut diklaim bertujuan untuk menghentikan program nuklir serta pengembangan rudal balistik Iran.
Dampak serangan tersebut sangat besar. Puluhan pejabat tinggi Iran dilaporkan tewas, termasuk pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei. Selain itu, lebih dari 1.300 warga sipil juga menjadi korban.
Tidak hanya menyasar target militer, serangan tersebut juga menghantam berbagai infrastruktur sipil. Beberapa di antaranya meliputi fasilitas energi, jembatan, universitas, hingga sekolah.
Sikap Uni Emirat Arab soal konflik
Di tengah meningkatnya ketegangan, Uni Emirat Arab sempat menegaskan posisinya terkait konflik tersebut. Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk kepentingan militer yang menyerang Iran.
UEA juga menekankan komitmennya untuk menjaga netralitas serta stabilitas kawasan. Sikap ini menjadi salah satu respons penting di tengah tudingan Iran terhadap negara-negara Arab di Teluk.
Ketegangan yang terus meningkat ini menandakan bahwa konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sementara jalur diplomasi masih menghadapi tantangan besar dari berbagai pihak yang terlibat.
