Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, April 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi jadi Rp7.499 Triliun, BI Ungkap Penyebabnya |
PEWARTA.CO.ID — Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan pada Februari 2026. Total ULN tercatat mencapai USD437,9 miliar atau setara Rp7.499 triliun dengan asumsi kurs Rp17.125 per dolar AS. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2026 yang berada di level USD434,9 miliar.
Kenaikan ini juga tercermin dari pertumbuhan tahunan yang semakin menguat. Jika pada bulan sebelumnya pertumbuhan ULN berada di angka 1,7 persen (year on year/yoy), maka pada Februari 2026 meningkat menjadi 2,5 persen (yoy).
Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Anton Pitono menjelaskan bahwa lonjakan ULN terutama berasal dari sektor publik, khususnya bank sentral. Hal ini tidak terlepas dari derasnya aliran modal asing ke instrumen moneter yang diterbitkan oleh BI.
"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan," katanya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
ULN pemerintah
Dari sisi sektor publik, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar USD215,9 miliar pada Februari 2026. Secara tahunan, angka ini tumbuh 5,5 persen, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,6 persen.
Perubahan posisi ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penurunan pada instrumen surat utang. Meski demikian, pemanfaatan utang masih difokuskan pada berbagai sektor strategis.
Beberapa sektor utama yang mendapat alokasi ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyerap 22,0 persen dari total utang. Disusul oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, serta sektor pendidikan sebesar 16,2 persen.
Selain itu, sektor konstruksi memperoleh porsi 11,6 persen, sementara transportasi dan pergudangan menyumbang 8,5 persen dari total penggunaan ULN pemerintah.
Struktur utang pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya, yakni mencapai 99,98 persen. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia dipicu oleh meningkatnya kepemilikan investor asing terhadap instrumen moneter BI.
Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan moneter pro-pasar yang diterapkan BI, sekaligus sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
ULN swasta
Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan. Pada Februari 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,7 miliar atau turun 0,7 persen secara tahunan.
Penurunan ini dipengaruhi oleh kontraksi pada dua kelompok utama peminjam, yakni lembaga keuangan dan perusahaan non-keuangan. Secara rinci, ULN dari lembaga keuangan turun 2,8 persen, sedangkan perusahaan non-keuangan turun tipis sebesar 0,2 persen.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,3 persen dari total ULN swasta.
Seperti halnya pemerintah, struktur ULN swasta juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 76 persen dari total keseluruhan.
Struktur ULN dinilai tetap sehat
Bank Indonesia menilai kondisi utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam kategori aman dan terkendali. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama, termasuk rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," katanya.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri. Optimalisasi peran ULN juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
