Komisi I DPR Minta TNI Lakukan Evaluasi Berkala Penggunaan Senjata Prajurit

2 weeks ago 19

Pewarta Network

Pewarta Network

Kamis, Januari 16, 2025

Perkecil teks Perbesar teks

Komisi I DPR Minta TNI Lakukan Evaluasi Berkala Penggunaan Senjata Prajurit
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini. (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, mengimbau TNI untuk melakukan evaluasi berkala terkait penggunaan senjata oleh prajurit. Hal ini mencakup pengecekan kondisi psikologis dan kelayakan prajurit dalam memegang senjata guna memastikan senjata tidak disalahgunakan.

"TNI adalah organ pertahanan yang dipersenjatai. Oleh karena itu, prajurit TNI haruslah orang-orang pilihan yang matang secara psikologis. Sangat berbahaya jika prajurit sembarangan menggunakan senjata mengabaikan SOP. Apalagi terjerumus pada tindak pidana kejahatan," ujar Jazuli dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Pernyataan Jazuli ini menanggapi insiden penembakan yang dilakukan oleh desersi prajurit TNI, Sertu Hendri, terhadap personel Subdenpom Persiapan Belitung, Serma Rendi, pada Senin (13/1). "Apalagi bagi anggota TNI yang desersi, harus lebih tegas dan ketat lagi pengawasannya," tambahnya.

Jazuli meminta Mabes TNI untuk menerapkan kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata oleh prajurit. Ia menekankan pentingnya memastikan senjata tidak digunakan sembarangan atau untuk tindak pidana.

"Kami sangat prihatin. Kali ini eks anggota TNI meletuskan senjata bukan pada tempatnya, mengakibatkan anggota TNI lainnya terluka. Dalam kasus lain, anggota TNI aktif mengakibatkan warga sipil tewas seperti dalam kasus penembakan bos rental mobil beberapa waktu lalu," paparnya.

Komisi I DPR berencana meminta laporan evaluasi serta kebijakan tindak lanjut dari TNI guna mencegah kejadian serupa yang dapat mencoreng nama institusi. "Kita akan sama-sama mengurai akar masalah, serta mengevaluasi sistem pembinaan prajurit serta pengawasannya," kata Jazuli.

Ia juga menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap oknum prajurit TNI yang terlibat tindak pidana. Jazuli menyarankan pemberian hukuman berat hingga pemberhentian tidak hormat sebagai bentuk efek jera.

"Dan yang lebih penting adalah bagaimana institusi melakukan upaya pencegahan agar hal serupa tidak terulang," tutupnya.

Dengan langkah ini, Jazuli berharap integritas TNI tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara dapat terus ditingkatkan.

Read Entire Article
Bekasi ekspress| | | |