Hammad Hendra
Selasa, Januari 07, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
Presiden Prabowo minta biaya haji 2025 dikaji untuk penurunan lebih lanjut. (Dok. VIVA) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kepada Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR agar mengupayakan penurunan biaya penyelenggaraan dan perjalanan haji (BPIH dan Bipih) lebih lanjut di masa mendatang.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan hal ini seusai pertemuan antara Panja Biaya Haji dan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1).
“Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada anggota panja, tetapi terlihat beliau masih belum puas dan menginginkan penurunan lebih besar dari yang sudah disepakati,” ujar Marwan dalam jumpa pers.
Biaya haji 2025 telah turun
Panja Biaya Haji DPR dan Pemerintah telah ke Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta, dengan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
Penurunan BPIH dibanding tahun 2024 mencapai sekitar Rp4 juta, sementara beban Bipih calon jamaah turun sekitar Rp600 ribu.
“Beban nilai manfaat juga turun, dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” tambah Marwan.
Keputusan ini diambil dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Komitmen untuk pelayanan yang lebih baik
Dalam laporan kepada Presiden, Panja menegaskan bahwa penurunan biaya haji disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan jamaah.
“Kami pastikan penurunan biaya ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan. Pemondokan, makanan, hingga fasilitas lainnya akan terus kami kawal sesuai kesepakatan,” tegas Marwan.
Selain itu, Panja juga akan mengawasi aspek-aspek penting lainnya, termasuk sistem daftar tunggu, komputerisasi terpadu haji, kuota keberangkatan, serta hak-hak jamaah.
“Kemudahan jamaah untuk mendapatkan informasi juga akan menjadi perhatian utama kami,” imbuhnya.
Peninjauan lebih lanjut
Meskipun biaya haji 2025 telah ditetapkan, sinyal dari Presiden Prabowo menjadi dorongan bagi Komisi VIII DPR untuk mengkaji potensi penurunan lebih lanjut di masa mendatang.
“Ini akan menjadi modal bagi kami untuk mengupayakan evaluasi dan penyesuaian pada tahun-tahun berikutnya,” kata Marwan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini juga dihadiri sejumlah anggota Panja Biaya Haji, termasuk Ketua Panja Abdul Wachid dan beberapa anggota lainnya seperti Abidin Fikri, Singgih Januratmoko, dan Sigit Purnomo.
Langkah-langkah pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya sekaligus menjaga kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia.