KPK Ingatkan Pejabat OKU untuk Tolak Gratifikasi dan Perkuat Integritas

Perkecil teks Perbesar teks

KPK ingatkan pejabat OKU untuk tolak gratifikasi dan perkuat integritas. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan jajaran pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

Peringatan ini disampaikan oleh anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di OKU terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Penyerahan fee atau jatah proyek tersebut diduga terjadi menjelang perayaan Lebaran.

"Hal ini menjadi ironis, pada saat sehari sebelumnya KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Peringatan KPK terhadap gratifikasi

Dalam surat edaran yang diterbitkan, KPK menegaskan bahwa penyelenggara negara, ASN, pelaku usaha, serta masyarakat harus menolak segala bentuk gratifikasi.

Penerimaan gratifikasi dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar peraturan serta kode etik, dan bahkan berujung pada tindak pidana korupsi.

Pentingnya pencegahan korupsi juga tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten OKU, yang menunjukkan kondisi yang masih rentan terhadap praktik korupsi. Pada tahun 2024, OKU mencatat skor SPI sebesar 63,11, menempatkannya dalam kategori merah atau rawan korupsi.

Indikator kerawanan korupsi di OKU

Berdasarkan analisis KPK, ada beberapa aspek yang mendapat skor terendah dalam survei tersebut:

Komponen Internal: Pengelolaan SDM memperoleh skor 61,25, sementara sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) hanya mencapai 68,07.

Komponen Eksternal: Pencegahan korupsi mendapat skor 76,99, sementara komponen eksper, yang mencerminkan penilaian kelompok pemantau publik, mendapatkan skor 66,54.

Untuk mengatasi masalah ini, KPK terus melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten OKU melalui program monitoring centre for prevention (MCP). Tahun 2024, skor MCP OKU tercatat di angka 82.

Namun, dua fokus area dengan nilai terendah adalah pengelolaan barang milik daerah (BMD) dengan skor 65 dan penganggaran yang hanya mencapai 69, masuk dalam kategori merah.

Menariknya, kasus OTT yang terjadi di OKU juga mencerminkan skor rendah pada indikator penganggaran.

Dalam focus area ini, indikator terburuk adalah penetapan APBD, yang hanya memperoleh skor 9 dari skala 1-100.

Hal ini menunjukkan bahwa dugaan gratifikasi atau suap dalam proyek-proyek daerah sudah dirancang sejak tahap awal pembahasan RAPBD.

Dengan skor MCP sebesar 82, Kabupaten OKU menempati peringkat ke-10 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya pencegahan melalui program Desa Antikorupsi

Sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat, KPK juga menjalankan program Desa Antikorupsi.

Salah satu desa yang menjadi percontohan adalah Desa Muara Gula Baru di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Program ini bertujuan untuk menanamkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dana dan pembangunan desa.

Diharapkan, inisiatif ini dapat direplikasi di desa-desa lain untuk membangun ekosistem yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.

KPK dorong masyarakat untuk berperan aktif

KPK berharap Pemerintah Kabupaten OKU serius dalam menindaklanjuti temuan SPI dan MCP agar strategi pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.

Selain mengurangi risiko korupsi, langkah ini juga akan mencegah kasus serupa terulang kembali di masa depan.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jika menemukan indikasi praktik korupsi, warga diimbau untuk melaporkannya langsung kepada KPK agar tindakan pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih optimal.