Menteri UMKM Tegaskan Polemik Tarif Ojol Jangan Ganggu Roda Ekonomi UMKM

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan keterangan pers setelah beraudiensi dengan manajemen Maxim di Jakarta, Selasa (21/5/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman meminta agar perdebatan seputar tarif ojek online (ojol) tidak merusak kestabilan ekosistem ekonomi digital yang selama ini menopang banyak pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa keberadaan layanan transportasi online sangat krusial dalam menunjang operasional UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan retail harian.

Dalam pertemuan dengan manajemen aplikasi ojek online Maxim di Jakarta pada Selasa (20/5/2025), Maman menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara pengemudi, aplikator, dan pelaku UMKM. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online saling membutuhkan untuk mendukung kelangsungan ekonomi digital.

“Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya,” ujar Maman.

Menurutnya, jika konflik terkait pembagian tarif antara pengemudi dan aplikator terus berlanjut, maka dampaknya bisa meluas hingga mengganggu distribusi produk-produk UMKM yang sangat bergantung pada layanan antar daring.

“Ekosistem digital kita jangan sampai terganggu hanya karena polemik tarif. Kami ingin agar semua pihak saling memahami, karena aplikator dan pengemudi ojek online saling membutuhkan. Tanpa salah satu di antara itu, roda ekonomi digital tak akan berputar,” katanya menambahkan.

Maman juga menyampaikan bahwa pendekatan fleksibel dalam kemitraan adalah solusi terbaik. Skema kerja sama yang bisa mengakomodasi kebutuhan pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha menjadi kunci pertumbuhan UMKM di era digital.

Terkait aksi protes sebagian pengemudi ojol yang menuntut penurunan potongan bagi hasil dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen, Maman mengajak semua pihak untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan tidak memperpanjang persoalan.

“Tidak perlu berpolemik. Kalau ada yang kurang berkenan dengan skema tarif di satu aplikator, bisa beralih ke pilihan lain yang lebih sesuai, prinsipnya fleksibilitas untuk semua,” ucapnya.

Ia mencontohkan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan pengemudi, seperti Maxim yang menerapkan potongan 8-13 persen atau InDrive dengan potongan sekitar 10,54 persen. Menurut Maman, kebebasan untuk memilih aplikator merupakan bentuk persaingan sehat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak.

Lebih lanjut, Maman menyampaikan bahwa pihak kementerian tengah mengusulkan pendirian koperasi kemitraan khusus untuk pengemudi ojol di setiap platform aplikasi. Koperasi ini diharapkan bisa menjadi sarana penguatan ekonomi kolektif, termasuk dalam hal penyediaan atribut kerja seperti jaket dan helm, serta akses layanan keuangan seperti simpan pinjam.

“Dari koperasi, kita bisa mendorong semangat usaha dari anggota untuk anggota. Ini juga sejalan dengan gagasan koperasi desa merah putih yang sedang pemerintah galakkan,” tutup Maman.