Penolakan Warga Gaza terhadap Bantuan AS-Israel: Ini Bukan Soal Kemanusiaan, Tapi Kendali

Perkecil teks Perbesar teks

Sejumlah warga menerima makanan gratis dari pusat distribusi makanan di Kota Gaza, Palestina (9/5/2025). (Dok. ANTARA)

PEWARTA.CO.ID - Rencana distribusi bantuan kemanusiaan yang digagas bersama oleh Amerika Serikat dan Israel di Jalur Gaza mendapat tentangan keras dari warga setempat.

Masyarakat Gaza menilai inisiatif tersebut tidak hanya menyinggung harga diri mereka, tetapi juga mengabaikan mekanisme bantuan internasional yang selama ini dianggap lebih adil dan netral.

Sejak konflik berkepanjangan melanda wilayah itu, ribuan warga Palestina terpaksa mengungsi dan kini hidup dalam kondisi yang serba kekurangan.

Banyak dari mereka merasa skeptis terhadap keterlibatan AS dan Israel dalam distribusi bantuan, dua negara yang oleh sebagian besar warga Gaza dianggap turut andil dalam penderitaan yang mereka alami.

"Sejak kami dipaksa mengungsi ke selatan pada awal perang, kami mengalami kelaparan, kekurangan, dan ketakutan," ungkap Mohammed al-Ajrami, salah satu pengungsi dari Gaza City.

"Orang-orang di sini tidak percaya pada inisiatif apa pun yang melibatkan pihak-pihak yang sama yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka," lanjutnya.

"Yang kami inginkan adalah bantuan yang menjaga martabat kami. Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperlakukan kami dengan penuh rasa kemanusiaan. Kami tidak ingin bantuan bersyarat yang terkait dengan pengawasan politik atau militer," katanya.

Sikap serupa disampaikan oleh Salah al-Ja'farawi, warga Gaza lainnya. Menurutnya, masyarakat telah lama menanggung blokade dan serangan, sehingga mereka tidak bisa menerima bantuan yang datang dengan syarat terselubung.

"Setelah 18 tahun blokade dan lebih dari 19 bulan perang, masyarakat tidak akan menerima bantuan yang mengorbankan martabat mereka. Bantuan darurat adalah satu hal, tetapi jika rencana jangka panjangnya adalah mengikis hak-hak kami, maka bantuan itu tidak akan kami terima," ujarnya.

Rencana ini diumumkan oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, dan dirancang untuk menjangkau sekitar 1,2 juta warga Gaza sekitar 60% dari populasimelalui empat pusat distribusi.

Operasionalisasi program ini akan dilakukan oleh Gaza Humanitarian Foundation, sebuah lembaga baru yang dikelola swasta, dan dijamin keamanannya oleh kontraktor AS serta militer Israel.

Namun, banyak pihak di Gaza justru menganggap langkah ini sebagai bentuk dominasi baru oleh kekuatan asing.

Seorang pekerja kemanusiaan lokal, Rami al-Najjar, menegaskan pentingnya jalur distribusi yang bebas dari kepentingan politik atau militer.

"Orang-orang memercayai organisasi internasional untuk mendistribusikan bantuan secara profesional, tanpa agenda politik," katanya.

"Memasukkan aktor militer ke dalam proses ini akan mengirim pesan yang salah."

Seiring dengan diperketatnya blokade oleh Israel sejak Maret, kondisi di Gaza terus memburuk.

Kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar makin parah, sementara tingkat malanutrisi, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan, meningkat tajam.

Hussam al-Dajani, seorang analis politik asal Gaza, menyebutkan bahwa motivasi utama dari rencana ini lebih bersifat politis ketimbang kemanusiaan.

"Inisiatif ini tampaknya bukan tentang menyelamatkan nyawa dan lebih tentang mengurangi pengaruh Hamas," jelasnya.

"Secara lokal, hal ini dipandang bukan sebagai penyelamat kemanusiaan, tetapi sebagai bentuk kontrol baru."

Ia juga menyoroti potensi efek jangka panjang dari pendekatan ini, yang menurutnya bisa memperparah jarak antara warga dan pemberi bantuan.

"Rakyat Palestina melihat ini sebagai upaya untuk menciptakan ketergantungan dan memaksakan kepatuhan. Bantuan seharusnya tidak menjadi alat pemaksaan," katanya.

"PBB memiliki mandat dan kepercayaan untuk memberikan bantuan yang tidak memihak. Rakyat di sini menyerukan tanggapan internasional yang bebas dari campur tangan politik," tambahnya.