Kemenhut dan Kemnaker Jalin Kolaborasi untuk Perluas Lapangan Kerja di Kawasan Hutan

Perkecil teks Perbesar teks

Kemenhut dan Kemnaker jalin kolaborasi untuk perluas lapangan kerja di kawasan hutan. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Dalam upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperluas lapangan kerja dan memberdayakan petani hutan.

“Terima kasih kepada Pak Menaker, kita bisa menandatangani satu MoU yang Insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Salah satu fokus kerja sama ini adalah pengembangan program perhutanan sosial yang memungkinkan masyarakat memiliki akses pengelolaan lahan melalui sistem wanatani atau agroforestri.

Sistem ini menggabungkan kegiatan bertani dengan penanaman pohon, guna menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Raja Juli menyebutkan bahwa potensi lahan yang bisa dimanfaatkan dalam program ini sangat besar.

"Kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar," paparnya.

Dengan total potensi lahan mencapai 15 juta hektar, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap area yang paling sesuai untuk diterapkan sistem wanatani secara optimal.

Dalam proses ini, Kemnaker akan berperan melalui penyediaan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani hutan.

Tak hanya dua kementerian ini yang akan terlibat, Raja Juli juga menyatakan kerja sama lintas sektor akan dilakukan, termasuk dengan Kementerian Sosial dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat kemiskinan di kawasan hutan.

Diharapkan, melalui kerja sama lintas kementerian ini, angka kemiskinan dapat ditekan dan produktivitas petani meningkat, seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Pak Presiden juga sudah menggagas 70-80 ribu koperasi, saya sudah instruksikan sama pak sekjen juga, sekarang kami punya 15 ribu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Ini akan ditransformasikan menjadi koperasi, koperasi usaha perhutanan sosial,” ujar Menhut.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, turut menegaskan pentingnya sinergi antara kedua kementerian dalam menciptakan peluang kerja di sektor kehutanan yang berkelanjutan.

"Peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kehutanan juga tentu peran Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan ini,” ujar Yassierli.

“Mulai dari bagaimana kementerian Kehutanan menyiapkan lahan, kemudian diidentifikasi terkait dengan potensi-potensi agroforestri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yassierli memastikan dukungan penuh dari Kemnaker dalam hal pelatihan dan pendampingan praktik bagi petani, yang nantinya diharapkan dapat membentuk ekosistem usaha yang berkelanjutan.

”Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan support full terkait dengan pelatihan, kemudian juga praktiknya, sampai kemudian ini menjadi suatu ekosistem bisnis bagi para petani,” kata Menaker.