Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Masuk PTN, Mensos Tegaskan Ijazahnya Setara Sekolah Umum

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, usai mengunjungi UMM, jumat (2/5). (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa ijazah Sekolah Rakyat memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah sekolah formal pada umumnya.

Hal ini disampaikan untuk menghapus keraguan publik soal legalitas program pendidikan alternatif ini yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5/2025), Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk siswa dari kalangan ekonomi kurang mampu, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pendidikan akan diselenggarakan dalam sistem boarding school lengkap dengan fasilitas asrama.

"Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menjadi wadah bagi siswa jenjang SD hingga SMA dari keluarga kurang mampu. Sistem pendidikannya akan menerapkan boarding school dengan fasilitas asrama untuk tempat tinggal siswa," jelas Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, tidak ada perbedaan status antara lulusan Sekolah Rakyat dan lulusan sekolah umum lainnya.

Ijazah yang diberikan Sekolah Rakyat nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

"Ijazahnya (dari Sekolah Rakyat) ya sama seperti sekolah biasa," tegas Gus Ipul.

Ia juga menyebut bahwa program ini telah terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta beberapa kementerian teknis lain, di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang fleksibel dengan sistem multi entry dan multi exit, menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar siswa.

"Sekolah ini memang fleksibel; kapasitasnya bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Tentu semua akan diajarkan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing," katanya.

Gus Ipul juga menjamin bahwa kualitas pendidikan akan tetap terjaga melalui seleksi ketat tenaga pendidik. Para kepala daerah diberi kewenangan untuk memilih guru-guru terbaik yang akan mengajar di Sekolah Rakyat.

Ia menambahkan, karena sistem pembelajaran bersifat berasrama, aspek keamanan siswa menjadi perhatian utama.

Pemerintah akan menerapkan sistem tata kelola yang ketat untuk mencegah potensi masalah seperti perundungan dan kekerasan seksual.

"Apalagi ini sekolah berasrama. Ada kekhawatiran soal bullying, kekerasan seksual, dan lainnya. Maka sejak awal sekolah ini dirancang untuk bisa memitigasi dan mencegah itu," ujarnya.

"Semua yang terlibat di Sekolah Rakyat adalah mereka yang sudah lolos tes. Mulai dari kepala sekolah, guru, dan lainnya harus melalui seleksi ketat," tandasnya.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Melalui akses pendidikan berkualitas, Gus Ipul berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengangkat taraf hidup keluarganya di masa depan.

Dengan dukungan berbagai pihak dan pengelolaan yang profesional, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi motor perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.