Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah untuk Buruh, Seratus Unit Siap Diserahkan pada Hari Buruh 2025

Perkecil teks Perbesar teks

Ilustrasi - Rumah subsidi. (Dok. Rumah123.com).

PEWARTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempersiapkan program besar berupa penyediaan 20 ribu rumah subsidi khusus bagi para buruh di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi besar buruh sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, proyek perumahan ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan tempat tinggal yang layak dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya para buruh.

“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh,” ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip Jumat (11/4/2025).

Dalam rangka memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2025, pemerintah menargetkan 100 unit rumah pertama akan diserahterimakan secara simbolis. Lokasi perumahan akan dipusatkan di beberapa titik sekitar Jakarta, yakni sekitar 3 hingga 4 lokasi yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP.

Ara juga menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar “Program 3 Juta Rumah Rakyat” yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, penyediaan rumah bukan hanya soal jumlah, tetapi juga lokasi strategis dan kualitas bangunan yang layak huni.

“Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini... Hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo,” jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah menggandeng pengembang properti yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas. Hal ini penting agar pembangunan rumah benar-benar tepat sasaran dan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggungjawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran,” ujar Ara.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian PKP dalam memberikan solusi perumahan bagi buruh. Ia menilai program ini akan membawa dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini,” ucapnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa program ini akan menggunakan skema KPR subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Skema ini dirancang khusus untuk membantu kelompok MBR, termasuk para buruh yang pendapatannya belum stabil.

“Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah... juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah,” jelas Heru.

Dengan program ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan solusi konkret bagi buruh dan pekerja informal yang selama ini mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan penyaluran rumah akan terus berlanjut hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Program ini juga menjadi bukti bahwa negara hadir dan peduli terhadap kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni.