Puan Maharani Minta Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dikaji Secara Obyektif

Perkecil teks Perbesar teks

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara mengenai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Ia menegaskan bahwa proses penentuan gelar tersebut harus melewati kajian mendalam yang dilakukan oleh lembaga resmi.

"Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima," ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025).

Puan, yang juga cucu dari Presiden pertama RI Soekarno, menyarankan semua pihak untuk menghormati mekanisme yang berlaku. Menurutnya, keputusan akhir soal pemberian gelar tidak boleh didasarkan pada tekanan publik semata, melainkan melalui proses penilaian yang adil dan profesional.

"Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak," lanjutnya.

Wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memang kembali mencuat dan memicu pro kontra di tengah masyarakat. Salah satu penolakan keras datang dari para aktivis Gerakan Reformasi 1998. Mereka menyuarakan penolakannya dalam diskusi publik bertajuk Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM? yang digelar di Jakarta, Sabtu (24/5).

Para aktivis menilai pemberian gelar kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi. Mereka mengkritik bahwa selama masa orde baru, pemerintahan Soeharto identik dengan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap gerakan rakyat.

Menurut kelompok ini, catatan sejarah kelam pada masa kekuasaan Soeharto seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum memberikan gelar kehormatan seperti pahlawan nasional. Mereka mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk tidak melupakan penderitaan rakyat yang terjadi selama tiga dekade rezim orde baru.

Meski demikian, Puan tetap mengajak semua pihak untuk mempercayakan keputusan kepada dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ia berharap agar lembaga tersebut bisa bekerja secara independen, mempertimbangkan seluruh aspek historis, moral, dan hukum dalam proses pengambilan keputusan.

Isu ini diprediksi masih akan menjadi topik panas dalam diskursus publik, mengingat rekam jejak Soeharto yang menuai perdebatan luas di kalangan akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum.

Keputusan akhir dari dewan gelar nantinya akan menjadi penentu arah narasi sejarah Indonesia ke depan apakah akan menempatkan Soeharto sebagai sosok pahlawan, atau tetap mengingatnya sebagai simbol rezim represif.