Menteri PKP Dorong Manfaat Aset Negara untuk Perluas Lahan Rumah Subsidi

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri PKP dorong manfaat aset negara untuk perluas lahan rumah subsidi. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID - Pemerintah terus mengupayakan terobosan dalam mendukung pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa optimalisasi aset negara dapat menjadi solusi strategis dalam memperluas pilihan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk proyek perumahan subsidi.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan pemaparan aset negara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Bank Tanah, yang dihadiri oleh para pengembang dan perwakilan dari bank penyalur.

Ara sapaan akrab Maruarar menilai bahwa aset negara yang tersebar dapat menjadi peluang konkret bagi para pengembang untuk memperluas lokasi pembangunan rumah subsidi di berbagai wilayah.

"Minggu kedua kami akan membahas khusus aset negara yang berada di BUMN. Kami berharap dari peluang yang ada ini, bisa terimplementasi secepatnya demi tercapainya program 3 juta rumah, bagai karpet merah bagi rakyat,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara juga mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan aset negara tersebut.

"Silakan bagi para pelaku usaha di bidang properti, jika ada yang perlu dibantu, sampaikan kepada kami, asalkan niat baik untuk rakyat dan memajukan bangsa,” kata Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset milik BUMN, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun di sekitar kawasan Transit Oriented Development (TOD).

“Kami menunggu pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini,” kata Tiko.

Dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan komitmen penuh dalam mendukung kelancaran program perumahan rakyat, mulai dari koordinasi antarkementerian hingga pelaksanaan di daerah.

“Kami mendukung secara penuh program perumahan mulai dari Surat Keputusan (SK) 3 Menteri hingga perizinan di daerah di seluruh Indonesia. Kami melakukan pengawasan dan juga memastikan implementasi kebijakan di lapangan tidak mendapatkan masalah,” kata Sang Made Mahendra Jaya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa dirinya telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pengelolaan aset-aset tanah negara agar bisa dimanfaatkan oleh pengembang properti.

Dengan skema ini, bangunan yang dibangun di atas lahan negara tersebut nantinya dapat dimiliki rakyat melalui skema kepemilikan strate title bentuk hak milik atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Program ini dinilai dapat menjadi pelengkap dari program pembiayaan perumahan yang telah berjalan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Beberapa sumber lahan yang akan dimanfaatkan dalam skema ini mencakup aset milik BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta institusi seperti kejaksaan.