Nimas Taurina
Jumat, Mei 16, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Arsip foto - Sejumlah pengemudi ojek online berunjuk rasa di alun-alun Serang, Banten, Senin (12/9/2022). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Jakarta bersiap menghadapi gelombang protes besar-besaran dari para pengemudi ojek online (ojol) dan taksi daring pada Selasa, 20 Mei 2025. Sekitar 500 ribu driver dari berbagai wilayah di Indonesia akan mematikan aplikasi (offbid) dan turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh perusahaan aplikator.
Aksi ini diprakarsai oleh Garda Indonesia, asosiasi pengemudi ojol, yang menyatakan bahwa aksi 20 Mei nanti bukan sekadar unjuk rasa, tapi juga menjadi “Reuni Aspirasi Aksi Akbar 205” yang dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.
"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Para pengemudi tidak hanya datang dari Jakarta dan Jabodetabek, tapi juga dari berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan Banten Raya. Diperkirakan aksi ini akan melumpuhkan sejumlah ruas jalan ibu kota akibat kemacetan panjang.
"Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan," imbuh Igun.
Tak hanya di Jakarta, aksi 205 juga digelar serentak di kota-kota besar lainnya, termasuk Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, hingga Ambon. Ratusan ribu pengemudi online baik roda dua maupun empat akan ambil bagian, melalui aksi turun ke jalan maupun offbid total.
Sejumlah komunitas dan aliansi pengemudi juga bergabung, seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, serta organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan (GEPPAK), menunjukkan bahwa tuntutan ini telah menjadi isu nasional di kalangan pengemudi transportasi daring.
Pusat dari aksi ini adalah protes terhadap kebijakan potongan pendapatan (fee) oleh aplikator yang diduga melanggar Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur bahwa maksimal potongan dari aplikator hanya boleh 20 persen. Namun di lapangan, para pengemudi mengklaim aplikator memotong hingga 50 persen dari total penghasilan mereka.
“Sejak tahun 2022 kami sudah bersabar. Tapi sampai saat ini, belum ada tanggapan yang memadai dari pemerintah maupun aplikator. Kami akan ambil sikap tegas,” tegas Igun.
Sebagai bagian dari aksi, para driver juga akan melakukan pemadaman aplikasi massal (offbid). Langkah ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap layanan transportasi online di banyak kota besar.
Masyarakat pengguna diimbau untuk memahami situasi ini sebagai bentuk perjuangan para pengemudi dalam mendorong perbaikan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berpihak.
Melalui aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera turun tangan menanggapi tuntutan mereka. Mereka ingin kehadiran negara dirasakan lebih nyata dalam melindungi hak-hak pekerja transportasi online, yang selama ini disebut-sebut seringkali hanya dijadikan mitra tanpa perlindungan memadai.
.jpeg)
.webp)
.jpeg)
.webp)
.webp)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
