TNI Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi dan Tolak Intimidasi terhadap Kebebasan Berpendapat

Perkecil teks Perbesar teks

Ilsutrasi. TNI tegaskan komitmen jaga demokrasi dan tolak intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. (DOK. TNI)

PEWARTA.CO.ID - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari prinsip demokrasi di Indonesia.

TNI menilai bahwa hak menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, keberagaman pandangan dianggap sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan membangun bangsa.

Oleh karena itu, TNI menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka dan sehat.

Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil dan lembaga negara lainnya.

Sebagai institusi pertahanan negara, TNI menegaskan posisinya untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis maupun tindakan yang mengekang kebebasan sipil.

Fokus utama TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi rakyat dari ancaman nyata, bukan menekan kebebasan menyampaikan pendapat.

TNI secara tegas menolak segala bentuk intimidasi, baik terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan pandangan secara damai dan sesuai hukum.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, masyarakat diimbau untuk melibatkan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Jika ada warga masyarakat yang mengalami intimidasi, tekanan, atau ancaman, maka langkah yang tepat adalah segera melaporkannya kepada Kepolisian. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap siapa pelaku sesungguhnya. Mari sama sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Senin (26/5/2025).

Lebih lanjut, TNI meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun opini yang menyesatkan.

Tuduhan terhadap institusi TNI tanpa disertai bukti dan fakta yang sah merupakan bentuk penyesatan informasi yang berbahaya.

TNI menyatakan tidak pernah terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapatnya secara konstitusional.

Narasi yang dibangun secara sepihak dan tidak objektif, apalagi tanpa dasar data yang akurat, dinilai hanya bertujuan menciptakan persepsi negatif bahwa pemerintah dan TNI bersikap militeristik serta anti-demokrasi.

TNI menolak tegas stigmatisasi semacam ini.

Sebagai bagian dari bangsa, TNI mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan dan stabilitas sosial dengan mengedepankan komunikasi terbuka, dialog yang konstruktif, serta penyelesaian konflik secara bermartabat.

Kehidupan demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila dijaga dengan sikap saling menghargai, menjunjung tinggi hukum, serta menolak segala tuduhan tak berdasar.

TNI memastikan akan terus berpegang pada prinsip pengabdian kepada negara dan rakyat, menjunjung tinggi konstitusi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap langkah dan tindakannya.