Wamenaker Tegaskan Pemerintah Bela Ojol: Negara Pasti Hadir Lindungi Pengemudi

Perkecil teks Perbesar teks

Arsip foto - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Menjelang aksi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) yang akan digelar pada Selasa, 20 Mei 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak dan perlindungan para mitra pengemudi.

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (19/5), Noel menyampaikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para pengemudi ojol mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Ia menegaskan, substansi tuntutan para mitra ojol adalah hal yang patut diperjuangkan.

“Perjuangan mereka, secara substansi, kami mendukung. Soal perlindungannya, ya, kita akan perjuangkan itu,” ujar Noel.

Rencana unjuk rasa ini diprediksi akan diikuti oleh sekitar 500 ribu pengemudi ojol yang akan melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi secara massal. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan protes terhadap sejumlah aplikator transportasi daring yang diduga telah melanggar peraturan pemerintah dan dinilai merugikan mitra pengemudi.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendorong aksi ini. Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian dari pihak berwenang atas dugaan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator. Bahkan sejak 2022, para pengemudi ojol disebut telah bersabar dan tetap bekerja meski merasa tidak diperlakukan secara adil.

Garda Indonesia juga menekankan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, mereka siap mengambil langkah lebih tegas terhadap aplikator yang dianggap melanggar aturan.

Menanggapi hal tersebut, Noel menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi para pekerja sektor informal seperti mitra ojol. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kemnaker adalah mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.

“Sikap kita jelas dari awal, kita akan memperjuangkan nasib mereka. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah (aturan soal pemberian) Bonus Hari Raya (BHR). Yang jelas, negara pasti hadir,” lanjut Noel.

Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini akan dipusatkan di sejumlah lokasi strategis di ibu kota, termasuk Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR RI. Dengan skala mobilisasi yang sangat besar, unjuk rasa ini diperkirakan akan menimbulkan kemacetan panjang di berbagai ruas jalan utama Jakarta.

Selain unjuk rasa di jalanan, para pengemudi juga akan melakukan aksi diam dengan cara mematikan aplikasi secara serentak, sebagai simbol kekecewaan atas kebijakan yang belum berpihak pada kesejahteraan mereka.

Gelombang protes ini menjadi sinyal kuat bahwa pengemudi ojol, sebagai bagian penting dari ekosistem transportasi digital di Indonesia, mendesak adanya perlakuan yang lebih adil, perlindungan kerja yang jelas, dan keterlibatan pemerintah yang lebih aktif dalam menyikapi dinamika hubungan mitra dengan aplikator.

Pemerintah pun kini berada dalam sorotan, di mana langkah nyata dalam merespons tuntutan ini akan sangat menentukan arah regulasi sektor transportasi daring di masa mendatang.